Rp 225 M Untuk Bank Tani

GAGASAN Pemprov Jawa Timur untuk memberikan akses kredit bagi petani diwujudkan dengan digulirkannya konsep Bank Tani oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Bantuan pinjaman modal bagi petani  dialokasikan dari APBD Jatim sebesar Rp 225 miliar. Gubernur Soekarwo memastikan penyaluran bantuan modal bagi petani tersebut melalui Bank  UMKM dengan modal Rp 200 miliar. Sisanya Rp 25 miliar melalui PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai pihak penjamin Bank Tani. dana talangan Rp 25 miliar.“Nominal inilah yang akan dipakai sebagai agunan bagi pinjaman para petani “ katanya.

la menjelaskan, penyertaan modal bersifat penting karena bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD. Selain itu juga membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham dan masing-masíng pemegang saham. Karena itu, penyertaan modal adalah hal yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun BUMD, terutama dalam kaitannya dengan Pendapatan Ash Daerah (PAD). Terkait dengan Bank Tani, Soekarwo berkeinginan agar kesejahteraan para petani lebih meningkat.

Ini karena para petani akan diberi kemudahan untuk mengembangkan produksinya. “Mereka bias mengajukan pinjaman lewat bank tani untuk segala kebutuhan produksinya. bisa untuk pembenihan atau juga pupuk” imbuhnya. Untuk kemudahan itu pula, Soekarwo mengaku memberi kelonggaran pinjaman bagi para petani. Selain bunga yang kecil, mereka juga tidak akan dibebani dengan jaminan sebab beban tersebut akan ditanggung Pemprov Jatim melalui PT Jamkrida. Bank Tani, menurut dia, akan memberikan kredit ringan bagi petani. Untuk yang masa pembayarannya setiap pekan, suku bunganya 6 persen per tahun. Sedangkan yang tagihannya setiap bulan, nilai suku bunganya 8-9 persen dan nilai total pinjaman petani. “Bank Tani untuk memenuhi harapan petani yang tidak bisa masuk ke perbankan karena tidak punya agunan,” ujar Soekarwo.

Selain membantu petani untuk mendapatkan modal usaha, Bank Tani diharapkan mampu mempersempit praktik rentenir atau lintah darat yang selama ini kerap menjerat para petani. Sebab, suku bunga yang harus dibayar peminjam ke rentenir cukup tinggi, yakni hingga 12 persen.

“Bank titil (rentenir) sangat jahat, tapi disenangi masyarakat. Karena, hanya dengan foto kopi KTP, mereka bisa langsung dapat uang,” kata Soekarwo. Bank Tani, lanjutnya, tidak hanya untuk petani, tapi juga bisa membantu bagi para peternak, pelaku usaha perkebunan serta pelaku ekonomi di sektor kehutanan. Dicontohkannya, jika Bank Jatim memiliki Bank Syariah, maka Bank UMKM nantinya akan memiliki Bank Tani. Karena sifatnya membantu petani, katanya, maka Bank Tani ini rencananya hanya akan membebankan bunga 6 persen di sektor pinjaman. ‘Masa pinjaman di Bank Tani juga akan menyesuaikan pola pertanian. Misalnya untuk pinjaman tanam padi masa pinjamnya adalah tiga bulan,” tuturnya.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Jatim, Hadi Prasetyo menambahkan, realisasi konsep Bank Tani juga dikonsultasikan dan dikerjasamakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.la menceritakan, untuk mengoptimalkan pendirian Bank Tani pihaknya telah melakukan survey operasional Bank Tani di Swiss sesuai info yang berkembang. Namun ketika di Swiss, kata dia, bank yang dimaksud  tidak ada. Penyebabnya, katanya, dikarenakan yang beroperasional di Swiss adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bergerak di sektor pertanian.

Bank dengan label pemerintah tersebut memberikan kemudahan permodalan bagi petani terutama dan sisi kredit. “Penanganan kredit bagi petani itu sesuai dengan misi Pemprov Jatim untuk mendekatkan akses perbankan.  Untuk itu, akhirnya kami belajar dan BPD di Swiss dan berkomitmen dikembangkan disini,”katanya.

Untuk menerapkannya di Jatim, kini pemprov sedang mendalami konsep yang akan dijalankan. Misalnya pada masa awal dijadikan divisi baru di Bank UMKM berupa divisi Bank Tani. “Selain itu bisa saja Bank Tani ini akan kami gabung dengan Bank Jatim atau dapat didirikan bank baru. Masing-masing konsep kami matangkan dulu sehingga hasil terbaiknya untuk petani,” katanya.

Selain itu, Bank Tani juga diharapkan dapat mendekatkan bank dengan para petani di pedesaan yang bakal dimulai tahun 2015 mendatang. Agar dapat menyentuh seluruh wilayah Jawa Timur, maka Pemprov Jatim rencananya bakal memanfaatkan kantor Bank UMKM yang saat ini sudah berdiri di seluruh kecamatan yang ada di Jatim. Dengan keberadaan Bank Tani ini, diharapkan bisa memudahkan petani dalam akses ke perbankan yang digunakan untuk meningkatkan dan mengem bangkan usaha pertaniannya. Hadi menargetkan, petani bisa memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan, dengan adanya kemitraan, seperti menggandeng lembaga di bidang pertanian, maka  kesejahteraan petani bisa terwujud.

Serius

Kalangan DPRD menyambut positif langkah yang dilakukan Pemprov Jatim. Tambahan dana penyertaan modal tersebut menurut para wakil rakyat akan mengurangi beban BUMD, terutama PT Jamkrida yang ditunjuk sebagai penjamin.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zafiri juga memberi apresiasi atas tambahan dana talangan bagi PT Jamkrida. Menurutnya, tambahan Rp 25 miliar sudah cukup proporsional dengan alokasi Bank Tani sebesar Rp 200 miliar. “Idealnya, dana penjamin itu memang seperdelapan dan nilai dana cadangan. Nah, angka Rp 25 miliar ini sudah pas’ tuturnya.

Karena itu, dia berharap Pemprov Jatim serius mendistribusikan bantuan. Dia tidak ingin, bantuan untuk para petani bermasalah, layaknya kredit macet pada prográm Kredit Usaha Rakyat (KUR) beberapa waktu lalu.

Sumber: Majalah POTENSI EDISI 47/ NOVEMBER/ 2014